KOMISI XI DPR MINTA BPK TINGKATKAN KINERJA

27-04-2010 / KOMISI XI

Sejumlah anggota Komisi XI DPR meminta BPK untuk meningkatkan kinerjanya terkait dengan jumlah anggaran yang diajukan dalam APBN-P sebesar Rp 2.4 Triliun

Hal tersebut mengemuka saat RDP Komisi XI dengan Sekjen BPK  Dharma Bhakti yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Sohibul Iman di Gedung Nusantara I, Selasa (27/04).

Indah Kurnia (F-PDIP) mengharapkan agar seluruh anggaran yang diajukan oleh BPK berbasis kinerja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap auditor baik di pusat dan di daerah-daerah.

Hal senada disampaikan oleh Irene Manibuy (F-PG), dia menyatakan bahwa anggaran yang diajukan oleh BPK sangat besar bukan hanya untuk membangun sarana dan prasarana tetapi juga harus digunakan untuk meningkatkan kinerja BPK.

Menurutnya, didaerah-daerah pemekaran masih banyak laporan keuangannya disclaimer sementara dalam kerjanya BPK masih meminjam alat-alat dari pemerintahan. Hal ini tentu saja akan menghambat kinerja dari BPK secara keseluruhan,”katanya

            Bokiratu Nitabudhi Susanti (F-PD) menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya aparatur negara harus dioptimalkan,  caranya dengan meningkatkan pelatihan terhadap aparatur BPK karena terkadang pengetahuan yang didapatkannya masih kurang.  Pada kesempatan tersebut, dia juga mengusulkan daerah yang berpulau dan berinfrastruktur sulit lebih diprioritaskan oleh BPK.

Dia juga menambahkan, dirinya seringkali kesulitan dalam memperoleh kejelasan data-data dari BPK dan terkesan tertutup jika dimintai datanya. “seperti ada yang ditutupi oleh BPK dari Komisi XI, Komisi XI hanya ingin mengetahui hasil kerja dari daerah-daerah, kita butuh data-data yang lebih real, mengapa di BPK selalu dipersulit saat kita meminta data tersebut?,”jelasnya.

                Sedangkan Murady Darmansjah (F-P HANURA) mengungkapkan, dirinya melihat adanya ketidakstabilan khususnya pada item pengelolaan SDM. “ Saya menghimbau kepada para auditor untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama-sama dengan anggota Dewan dan berhati-hati dalam memvonis suatu temuan,”ungkapnya. (si) foto:doeh/parle/DS

BERITA TERKAIT
Legislator Desak Pengawasan Peredaran Uang Palsu
31-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menyoroti kasus peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan yang...
Harris Turino: UMKM Butuh Pendampingan, Bukan Hanya Kredit
31-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Tegal – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tegal untuk membahas dukungan Otoritas Jasa Keuangan...
QRIS Percepat Digitalisasi, Perlu Dibarengi dengan Infrastruktur yang Memadai
31-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang - Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti perkembangan digitalisasi dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya terkait...
Andi Yuliani Paris: Kualitas Pencetakan Uang Rupiah Terbaik Kedua di Dunia
31-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang -Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi kualitas percetakan uang rupiah oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang...